Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengendalian Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat
Abstract
One of the hot issues regulated in Law Number 1 of 2022 Concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) is the limitation of regional employee spending outside of teacher allowances allocated through Transfers to Regions (TKD) of a maximum of 30% of budget spending. The HKPD Law provides for a transitional deadline of the next five years for the maximum employee spending obligations to be met. This condition is faced by West Sumatra Province which has 12 regencies and 7 cities. The portion of personnel expenditure to total APBD spending in 2019 was 38%, in 2020 it was 43%, soaring in 2021 to 40%. The interesting research questions are what are the factors that trigger the trend of increasing the share of personnel spending to APBD spending, can district and city governments in West Sumatra be able to fulfill the obligation to share personnel spending to APBD spending at a maximum of 30% in the next five years and what strategic policies should be done. The results of the study show that the portion of personnel expenditure to total APBD expenditure in the next five years is projected to be unable to meet the maximum percentage of personnel expenditure to total expenditure. Research data shows that the average portion of personnel spending to district/city regional spending is 43% in 2023, 44% in 2024, 46% in 2025, 48% in 2026, and 49% in 2027. For this reason, efforts are needed to reduce the portion of personnel expenditure to total regional expenditure which can be carried out with two strategies at once, namely not increasing the component of personnel expenditure, the amount of which is under the authority of the center and not adding employee formations within a certain period of time.
References
Bank Dunia ,Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik, Jakarta, 2020
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2019
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2020.
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2020.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan PemerintahDaerah, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 2020.
M.P. Nasution, Risalah Sidang Perkara Nomor 48 dan 62/ PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Jakarta: Kementerian Keuangan, 2003.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Jakarta: Kementerian Keuangan, 2004.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022.
Pemerintah RI, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi
Anggara, Administrasi Keuangan Negara, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
.png)
.png)
