Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)
Abstract
The purpose of this study was to find out how the accountability of village fund management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in Sari Mulya and Kuamang Villages, Jambi Province. The research method used is an interpretive qualitative research method. Data sources have primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The survey results show that: (1) Although planning applies the principles of participation and transparency, the preparation of village fund plans and village budgets has not been in accordance with the time specified in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 Article 43 (2) The implementation of village funds has not implemented the principle of transparency and participation and accountability. the village government has implemented the principle of accountability related to income and expenditure in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance Article 63 (3) The village government applies the principle of accountability in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance. at the administrative stage (4) Reporting and accountability applies the principles of accountability and transparency, but reporting and accountability. The implementation of the APBD is not in accordance with the stipulated time limit and is not in line with Permendagri Number 20 of 2018.
References
Aria H, G. I. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). Journal Of Sanata Dharma, 53(9), 1689–1699
Allo, Nengsi Lolo. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Diss. 2020.
Anggito, Albi Dan Johan Setiawan.2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawabarat: Cv Jejak
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
BPKP. (2015). Petunjuk Dan Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Buku Saku Dana Desa, Tahun 2017
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American sociological review, 147-160.
Efferin, S. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif-Interpretif di Bidang Akuntansi: Seni Mengelola Keterbatasan.
Efferin, S. (2012). Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : Graha Ilmu
Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Kajian Akuntansi, 4(2), 111-134.
Hanifah, S.I Dan Sugeng P. (2015). Akuntabilitas Dan Transparasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 4(8).
Hidayah, N. I., (2017). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2(Dd), 3–4.
Indrawati, S. M. (2017). Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Ismail, Muhamad Dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Vol,19. No, 2. Issn : 1979-6471.
Jensen, M. C. Dan Clifford W,S (1984). The Theory Of Corporate Finance: A Historical Overview. New York: Mcgraw- Hiil Inc, 2-20
Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 159–180.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2017. Buku Saku – Dana Desa Desa Untuk Kesejahteraaan Rakyat. Dpjk Kemenkeu, Jakarta
Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Ri 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance. Modul 1-5 Modal Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). Ian Bpkp Ri. Jakarta
Mamelo, Rainal,G.Y., Kalangi, L,. Dan Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwiil”, 7 (2).
Mardiasmo (2002). Akuntansi Sistem Publik. Yogyakarta: Andi
Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Nafidah, Lina Nasehatun, And Nur Anisa. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." Jurnal Ilmu Akuntansi 10.2 (2017): 273-288.
Ningsih, W. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2(4), 11–38.
Nisa, Martika Khoirun, and Puji Wibowo. "AKUNTABILITAS DANA DESA DI KELURAHAN ARGOSARI."
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersuber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pratiwi, Rahmadia, Nurzi Sebrina, And Mia Angelina Setiawan. "Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa." Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1.1 (2019): 139-158.
Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki (2012).Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012.
Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari, V. F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 523–542.
Sofyani, Hafiez, Hanif Fahror Rozi, and Firda Ayu Amalia. "Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." Jurnal Kajian Akuntansi 4.2 (2020): 111-134.
Sugiyono, (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta
Titikjambi.com. (2021, 16 Maret). Dari 141 Dusun, Baru 22 Dusun di Bungo yang Sudah Cair Dana Desa Tahun 2021. Diakses pada 23 Maret 2022, dari https://titikjambi.com/berita-selengkapnya/dari-141-dusun-baru-22-dusun-di-bungo-yang-sudah-cair-dana-desa-tahun-2021/
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(2).
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Add ) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ( The Accountability In The Management Of The Village Fund Allocation In Villages At Rogojampi District , Banyuwangi Regency ). Iv(2), 148–152.
Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 323.
.png)
.png)
