Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi
Abstract
This study aims to examine the effect of local income, general allocation funds, and regional size on capital expenditure, with economic growth as a moderating variable, in local governments in Sumatra during the 2021–2023 period. This research uses a quantitative approach. Samples were selected using a purposive sampling technique with a total of 246 local governments in Sumatra during the 2021–2023 period. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with EViews 13. Based on the analysis result, it was concluded that local income, general allocation funds, and regional size had a positive and significant effect on capital expenditure. This means that higher local income, increased general allocation funds, and larger regional size increase both the need for and the capacity to allocate capital expenditure. However, economic growth was unable to moderate the relationship between local income, general allocation funds, and regional size on capital expenditure.
References
Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank, 4(19979–4878), 190–205.
Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SiLPA Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6.
Anny Widiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Journal of Islamic Finance and Accounting, 2(1), 45–56. http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2021). https://aceh.bps.go.id/id
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). https://sumbar.bps.go.id/id
DJPb Ingatkan Kabupaten/Kota di Sumsel Percepat Belanja Modal. (2022). https://sumsel.antaranews.com/berita/663985/djpb-ingatkan-kabupatenkota-di-sumsel-percepat-belanja-modal
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 85. https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917
Halim. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi, 14(1), 85–100. https://doi.org/10.21009/wahana.14.016
Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 3, 302.
Mahardika, S. A., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(11), 1–16.
Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 5(3), 1.
Oates, W. E. (1972). FISCAL DECENTRALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT. 237–243.
Pentury, M. A. (2011). Marthen Anthon Pentury. Economic Journal of Emerging Markets, 32.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Nominal, VI(1), 136–147.
Putra, L. F., Mubiarto, N., & Embun Baining, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Journal of Islamic Accounting Competency, 3(2), 71–89. https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.2024
Sari, I. N., & Hermanto, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7, 2–19.
Sepriadi, A., & Mulyani, E. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2015-2019. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(2), 400–413.
Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Jurnal IImu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 21.
Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 183–191.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
.png)
.png)
