Penggunaan Informasi Anggaran dan Keuangan oleh Politisi di Parlemen
Abstract
This research aims to find out how budget and financial information is used by politicians in parliament (case study of the Regional People's Representative Council (DPRD) Agam District). This research is qualitative research using a descriptive approach. This research emphasizes processes and meanings that are not measured but places more emphasis on the socially constructed nature of reality, the close relationship between the researcher and the subject and forming an investigation that contains value. Researchers for this research collected data through interviews with members of the Agam Regency DPRD. The results of this research state that budget and financial information is really needed, but Agam District DPRD members have not been able to use these reports optimally. There is still little research on the use of budget and financial information by members of the Regional People's Representative Council (DPRD). And the researchers conducted research in the Agam Regency area, where in this area the research carried out by the researchers was something new. This research has a contribution in that, based on the research results, it can improve the work patterns or composition of DPRD members in the budget sector, so that it can create a better budget
References
Ali, M. (2014). Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Arifin, M. A. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Goverment Governance. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 13(4).
Arikunto, S. (2011). Penelitian Tindakan Kelas (B. Aksara, ed.). Jakarta.
Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). Jurnal Akuntansi, 1(1).
BAENE, E., & WARUWU, N. A. (2019). Mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja pada kantor camat sawo
KABUPATEN NIAS UTARA. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen PEMBNAS (JAM PEMBNAS), 6(1), 12–18.
Basri, R. (2012). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(4).
Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Journal of Accounting and Investment, 12(2), 110–125.
Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi, 3(1), 64–75.
Fauzan, A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Gunawan, A., & Ishak, J. F. (2021). Model Anggaran Perusahaan berbasis Laporan Keuangan. Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 386–395.
Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kajian, 15(3), 523–550.
Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. Mimbar Keadilan, 14(1), 95–106.
Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID- 19 on the United Kingdom. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 32(5), 785–795.
Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 20, 1–26.
Intaniasari, A. D., & Prasetyowati, R. A. (2017). Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Perencanaan Keuangan, Otoritas
Jasa Keuangan Jakarta Pusat. Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 5(2).
Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743–770.
Jatmiko Wahyu Prabowo, T., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 29(1), 104–137.
K, A. (2013). Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian. Luqman Al-Hakim Press.
Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance.” Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.
Kelly, J. M. (2003). The long view: Lasting (and fleeting) reforms in public budgeting in the twentieth century. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
Kema, I. (2013). Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah kota manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).
Masruri, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sintesa Stie Sebelas April Sumedang, 10(1), 105–115.
Moleong, L. (2010). Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyasa, E. (2013). Menejemen Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal, 1(1).
Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).
Saleh, H. A. (2016). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1(1), 1–24.
Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, 1(1).
Sanjaya, W. (2011). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(4), 604–620.
Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Darah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(2), 73–86.
Savitri, E., & Sawitri, E. (2014). Pengaruh partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan informasi asimetri terhadap timbulnya kesenjangan anggaran. Jurnal Akuntansi, 2(2), 210–226.
Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 16–28.
Setiawan, D., & Soleh, W. K. (2021). Pengaruh Penyusunan Anggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Kabupaten Bandung. AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, 12(1), 148–161.
Sugiono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistyo, Y., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2014). Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lentera Hukum, 1(1), 1–12.
Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 29–45.
Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Wahana Riset Akuntansi, 1(1), 63–86.
Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of Scientific Communication (Jsc), 1(1).
Zeyn, E. (2014). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Trikonomika Journal, 10(1), 52–62.
Zuriah, N. (2010). Metodologi penelitian sosial&pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
.png)
.png)
