Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website
Abstract
The aim of this study is to offer actual data on the impact of local income, regional spending, and governmental complexity on the accessibility of regional financial data online in Indonesia. Based on the accessibility of acquiring regional financial information with three years of research observation, this study looks at the transparency of financial information on government websites in 34 Indonesian provinces. Multiple linear regression analysis was used to test this study. The research's conclusions indicate that local original income significantly improves the accessibility of regional financial data on websites. However, regional expenditure variables and government complexity have no influence on the transparency of regional financial information via the website. This result supports the signal theory, which holds that a high level of local revenue signifies that the government is successfully discharging its obligations to the community. The results of this study can be utilized by local governments to establish internal or external laws, improving the transparency of financial data on local government websites going forward.
References
Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. Jurnal Dinamika Akuntansi, 10(1), 13-26.
Aggatha, N. P., Rahayu, S., & Inawati, W. A. (2023). The Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 307-316.
Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in governments: a meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures. The American Review of Public Administration, 47(5), 550-573.
Arumanti, N. R. (2018). Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar.
Dewi, V. I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. International Journal of Social Science and Business, 3(4), 358-366.
Fawziah, I. N., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2200-2213.
Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government's financial transparency. Local Government Studies, 37(4), 391-406.
Hendriyani, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, 4(2), 89-101.
Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN. 2014/No. 244, TLN No. 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LN. 2022/No. 4, TLN No. 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.
Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(2), 285-303.
Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 864-874.
Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in local governments: patterns and practices of twenty-first century. State and Local Government Review, 52(3), 200-213.
Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karaktersitik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 7(1), 56-68.
Ningsih, R. F. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). Jurnal Akuntansi, 6(2).
Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. Universitas Indonesia.
Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-374.
Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of US municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19(1), 56-92.
Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Verawaty, V. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 13(2).
.png)
.png)
