Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau?
Abstract
This study aimed to determine the accountability and transparency of the village government in managing the village revenue and expenditure budget (a case study in Lubuk Tajau Village, Sekadau District). This study used qualitative research with a case study approach. Data collection involved observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the accountability and transparency of the village government in managing the village revenue and expenditure budget in Lubuk Tajau Village, Sekadau Regency has been carried out in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, but there are still obstacles such as delays in submitting accountability reports to the government caused by rules that sometimes change.
References
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian journal of management, 16(1), 49-64.
Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Khazanah Multidisiplin, 1(1), 46-60.
Hermansyah, I., Rahman, R., & Suhreman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survey pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi, 13(1), 21-29.
Indriani, M., Nadirsyah, N., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 111- 130.
Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 7(1).
Kanter, M., Lengkong, F., & Tulusan, F. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7(102).
Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif, 3(3).
Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis), 6(2), 79-88.
Nurcahya, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(9), 1519-1534.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Ramdan, D., Setiawan, D., Murtiono, Y., Widiyatmoko, P., Muryaman, Z., & Rusim, S. (2015). Panduan: Peran aktif warga masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Jakarta: Peace Through Development in Disadvantaged Area.
Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 1(1), 1-19.
Sumarto, S. S. (2021). Akuntabilitas Dana Desa – Situs Resmi BPKP 2021. Diakses dari http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/Akuntabilitas-Dana-Desa.
Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 3(2), 070-087.
.png)
.png)
